Salah Kaprah Budaya Hutang

Lumrah memang kalau terkadang kemampuan finansial kita tidak berbanding lurus dengan kebutuhan. Jalan pintas paling mudah yang biasanya ditempuh untuk memenuhi kebutuhan finansial tersebut adalah dengan berutang. Mulanya, kegiatan utang-piutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tak heran, itu karenga utang dulu dianggap aib.

Lain dulu, lain sekarang. Paradigma utang adalah aib kini sudah tidak ngetren. Utang bukan lagi hal yang tabu. Kapanpun seseorang mendapati dirinya sedang terbelit masalah finansial, maka dengan segera meneguk obat bernama utang. Sebenarnya, utang sekarang ini tidak layak disamakan dengan aspirin yang memang bekerja untuk menghilangkan rasa sakit. Utang dewasa ini lebih mirip candu yang membuat si pemakai ketagihan. Jadi, bukan pemakai yang meminta untuk mengkonsumsi obat ini, tapi efek dari obat inilah yang membuat pemakai tidak bisa lepas darinya. Mengenai candu ini, majalah The Economist mempunyai peribahasa yang menarik: Debt is as powerful a drug as alcohol and nicotine.

Indonesia sendiri pada periode 2004-2009 tercatat mengalami peningkatan hutang sebesar 31% menjadi sebesar 1.667 triliun. Belum selesai sampai di situ, pada Agustus 2013 ini, utang Indonesia sudah kian membengkak menjadi 2.177,95 triliun rupiah. Memang akan ada oknum berkilah bahwa jumlah yang disebutkan disebabkan inflasi yang mengakibatkan seakan utang Indonesia semakin menggelembung. Memang pendapat ini tidak salah, namun faktor tren utang juga harus menjadi sorotan penting.

Dalam konteks mikro, tren utang saat ini dibalut dengan hal-hal yang berbau urban seperti kartu kredit. Bagi sebagian orang, kartu kredit ini menjadi indikator seberapa urbannya kah orang tersebut. Hal ini praktis menimbulkan paham bahwa kalau belum punya kartu kredit, kita masih dianggap udik. Kita memang mengingkari pernyataan barusan. Tapi, miliu perkotaan membuat kebanyakan orang seakan membutuhkan kartu kredit itu. Jadi, utang terkesan membuat seseorang semakin bergengsi.

Tidak masalah memang kalau pemasukan finansial sepadan, toh kartu kredit juga mempunyai persyaratan khusus dalam pembuatannya. Namun, utang tetaplah utang. Katakanlah pendapatan tetap kita senilai sepuluh juta perbulan. Sangat tidak menutup kemungkinan ada hal-hal di luar dugaan yang memotong jumlah pemasukan tadi. Kalau ini terjadi berulang kali, gagal bayar sulit untuk dihindari. Sejurus kemudian, kita tidak bisa lagi mendapat akses utang dengan bebas padahal sudah terlanjur hidup dengan jalan utang. Jadi, yang salah bukan kartu kreditnya. Kartu kredit hanya secuil contoh yang penulis sitir. Hakekatnya ada pada budaya utang yang terlalu akut.

Budaya utang yang akut ini semakin amburadul di ranah makro. Indonesia yang seharusnya sadar bahwa pemasukan tidak cukup untuk mengcover seluruh kebutuhan APBN selalu menutupinya dengan utang luar negeri. Utang tersebut juga hakekatnya digunakan untuk menutupi utang sebelumnya. Jadi ya tidak lebih dari proses gali lubang tutup lubang. Tapi, selalu saja lubang ke dua lebih dalam dari lubang sebelumnya. Lebih aneh lagi, pemerintah sangat bangga ketika berhasil mendapat utang luar negeri dari penjualan global bond. Mereka membusungkan dada seraya berkata bahwa tingkat kepercayaan asing kepada Indonesia semakin tinggi. Bagi mereka, indeks prestasi ada pada pendapatan utang.

Apa yang terjadi pada ranah makro merupakan perpaduan antara budaya utang dan candu utang. Budaya utang tercermin pada sikap yang tidak tau diri tentang kemampuan finansial negara untuk menopang anggaran. Selalu saja besar pasak dari pada tiang. Lebih besar anggaran ketimbang pemasukan sehingga menyebabkan defisit. Pola ini terjadi setiap tahun tanpa membawa udara segar untuk kemandirian ekonomi bangsa. Kemudian, akumulasi dari sekian kali defisit dan pinjaman luar negeri tiap tahunnya menjadi candu bagi bangsa ini. Semakin hari kian membesar layaknya bola salju yang siap menghantam perekonomian kita.

Setali tiga uang dengan Indonesia. Perdebatan anggaran yang berujung shutdown pemerintahan AS sebenarnya dipicu problem debt ceiling yang jika ditelisik ulang akan bermuara pada kebiasaan ‘besar pasak dari pada tiang’. Sumber pemasukan utama AS, yaitu pajak sama sekali tidak mencukupi belanja negara. Pajak hanya menutupi 60% dari total kebutuhan. AS saat ini juga tidak bisa menambah pinjaman karena UU menyatakan peminjaman mentok pada angka US$ 16,7 triliun yang mana angka ini telah dicapai oleh pemerintahan saat ini. Sekenario terbesar, Kongres akan mengesahkan penambahan utang walau dengan beberapa catatan. Intinya, semakin masuk lebih dalam ke jurang bernama utang.

Memang aktifitas utang-piutang sangatlah wajar. Rasulullah juga pernah berhutang, yaitu ketika Beliau membeli makanan untuk keluarganya dengan baju perang sebagai jaminan. Ini menunjukkan tingkat urgensi kapan layaknya seseorang berutang kepada pihak lain. Memang tingkat urgensi ini akan berubah sesuai perkembangan zaman. Tetapi, kita harus selalu mengingat patokan aslinya ialah kebutuhan yang benar-benar mendesak. Syekh Mutawalli Sya’rawi (1911-1998 M) pernah membuat sebuah statemen keras tentang utang. Beliau berkata, "Gerak pikir seseorang tidak akan keluar dari kepalanya sendiri selama makanannya tidak dihasilkan dari lumbung pribadi."